Mengenai Saya

Foto Saya
Cool,Calm, Confidents (^_^)

Kamis, 06 Mei 2010

Makalah HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DENGAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DALAM HAL PERJANJIAN PEMBIAYAAN (By.Dodi Rusli Dermawan)

Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, usaha jasa konstruksi pada umumnya juga mengalami peningkatan yang searah. Meningkatnya aktivitas pada usaha jasa konstruksi dapat dijadikan petunjuk mulai membaiknya atau bangkitnya kembali kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi dapat dijadikan indikator seberapa aktifnya kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung. Di dalam usaha jasa konstruksi terdapat dua pihak, yakni penyedia barang/jasa konstruksi dan pengguna barang/jasa konstruksi. (Budihardjo Hardjowiyono, 2006 : 1). Para pihak penyedia usaha jasa konstruksi ini meliputi usaha perseorangan dan badan usaha baik nasional (badan hukum maupun bukan badan hukum) maupun asing yang telah mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat (PP No.28 Tahun 2000 dan PP No.4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi). Proyek di bidang usaha jasa konstruksi biasanya diadakan oleh pihak Pemerintah maupun pihak swasta (sebagai pengguna barang/jasa konstruksi) yang kemudian ditawarkan kepada penyedia usaha jasa konstruksi melalui tender/proses pelelangan. Dimana sumber pembiayaan proyek pemerintah menggunakan dana APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sedangkan pihak swasta menggunakan dana operasional perusahaan untuk membiayai proyeknya tersebut. (Budihardjo Hardjowiyono, 2006 : 14)

Proyek-proyek yang ditawarkan oleh Pemerintah maupun swasta (pengguna jasa konstruksi), yakni proyek berskala besar, kriteria resiko tinggi (mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan), serta klasifikasi penggunaan teknologi tinggi (mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil) sudah pasti membutuhkan dana yang besar. Seperti halnya, proyek pembangunan jembatan penghubung antar pulau, proyek pembangunan jalan tol, proyek pembangunan bendungan air, proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, serta proyek – proyek pembangunan infrastruktur berskala besar lainnya yang membutuhkan biaya yang besar dan volume pekerjaan yang tinggi (Wulfram L.Ervianto, 2005:7). Dikarenakan volume pekerjaan yang tinggi, sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar dalam pengerjaan proyek tersebut timbul permasalahan dalam hal biaya pengerjaan proyek, sehingga dibutuhkan sumber pembiayaan alternatif untuk membiayai proyek tersebut.

Sumber alternatif pembiayaan proyek tersebut ditawarkan melalui dana yang disediakan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Pasal 1 ayat (1) PERPRES No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan). Pengaturan terhadap pembiayaan infrastruktur ini baru diatur pada PERPRES No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur mempunyai peran dalam hal hal pembiayaan suatu proyek/infrsatruktur, Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur (Pasal 1 ayat (4) PERPRES No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan). Perusahaan pembiayaan infrastruktur ini berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, baik yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia, maupun Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Idonesia (usaha patungan).

Makalah ini akan mengkaji hubungan hukum perusahaan lembaga pembiayaan dengan perusahaan jasa konstruksi dalam hal perjanjian pembiayaan. Mengingat saat ini banyak proyek-proyek bervolume besar baik proyek Pemerintah maupun proyek swasta yang belum dapat terealisasi dikarenakan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai proyek tersebut, sehingga peran lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif. Untuk itu, menjadi kajian penelitian yang sangat menarik dalam bentuk makalah untuk meneliti. Dengan demikian, penelitian akan dibuat dalam sebuah makalah dan diberi judul adalah: ”Hubungan Hukum Perusahaan Lembaga Pembiayaan dengan Perusahaan Jasa Konstruksi”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: bagaimanakah hubungan hukum perusahaan lembaga pembiayaan dengan perusahaan jasa konstruksi dalam hal perjanjian pembiayaan?

C. TUJUAN MAKALAH

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan sistematis tentang: Hubungan hukum perusahaan lembaga pembiayaan dengan perusahaan jasa konstruksi.

D. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum antara Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi adalah pelayanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelayanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pelayanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Perencanaan (PP No.4 tahun 2010 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi).

Menurut Pasal (7) PP No.4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi, usaha di bidang usaha jasa konstruksi ini antara lain mencakup :
a. Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
b. Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
c. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
d. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
e. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha. Badan usaha ini dapat berebentuk usaha orang perseorangan, badan usaha nasional (dapat berbentuk badan hukum/bukan badan hukum) maupun badan usaha asing. Namun untuk pekerjaan yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. (Pasal (7) PP No.4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi). Hal ini dikarenakan untuk jenis pekerjaan proyek konstruksi yang beresiko tinggi dan membutuhkan tekhnologi yang tinggi sudah tentu membutuhkan dana yang besar dan membutuhkan profesionalisme dari badan usaha yang mengerjakan proyek tersebut, mulai dari jelasnya AD/RT (Anggaran dasar dan Rumah Tangga) dari badan usaha tersebut, pengalaman pengerjaan proyek yang pernah dikerjakan, stabilias keuangan badan usaha itu sendiri, sehingga meyakinkan bagi pengguna jasa konstruksi mempercayakan pengerjaan proyeknya tersebut terhadap badan usaha penyedia jasa konstruksi tersebut, dalam hal ini badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. (Wulfram L.Evrianto, 2005:10). Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal awal Perseroan Terbatas minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berbeda halnya dengan bentuk badan hukum lainnya (CV, koperasi, yayasan, dll) yang mengharuskan badan-badan hukum tersebut menyertakan modal awal di bawah modal awal perseroan terbatas, hal ini yang membedakan antara perseroan terbatas dengan bentuk-bentuk badan hukum lainnya dan menempatkan perseroan terbatas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandigkan bentuk-bentuk badan hukum lain. Hal ini sudah tentu secara tidak langsung berhubungan dengan proyek-proyek yang akan dikerjakannya. Minimal dibutuhkan kesiapan dari badan usaha jasa konstruksi itu sendiri dalam hal keuangan perusahaannya, oleh karena itu dapat dijadikan tolak ukur mampu atau tidaknya suatu perusahaan dalam mengerjakan suatu proyek yang besar dapat dilihat dari jenis badan usahanya tersebut.

Badan usaha jasa konstruksi yang berbentuk perseroan terbatas juga belum tentu dapat mengerjakan suatu proyek besar yang ditawarkan oleh pengguna jasa konstruksi, tidak semua proyek dapat dikerjakan dengan hanya mengandalkan dana yang disiapkan oleh pengguna jasa konstruksi serta menggunakan keuangan perusahaan itu sendiri, seperti halnya proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan jembatan penghubung antar pulau, pembangunan bendungan air, pembangunan pembangunan pembangkit tenaga listrik, serta proyek-proyek infrastruksur besar lainnya. Terkadang timbul kendala dalam hal dana operasional proyek itu sendiri, biasanya faktor-faktor tersebut antara lain : pembayaran dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan, biaya operasional proyek diluar perkiraan, dikarenakan biaya-biaya yang tidak tercatat dalam pengerjaan proyek, oleh karena itu dibutuhkan alternatif sumber pembiayaan dana operasional pengerjaan proyek konstruksi tersebut selain dari dana yang telah disiapkan oleh pengguna jasa konstruksi tersebut, sehingga proses pengerjaan proyek dapat berjalan dengan baik dan berjalan tepat waktu sesuai yang diaharapkan.

Alternatif sumber pembiayaan proyek/infratrukrur ini dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Pasal 1 ayat (1) PERPRES No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan). Alas hukum pokok Lembaga Pembiayaan adalah asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam 1338 KUHPerdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka lembaga pembiayaan berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, berlaku juga untuk Lembaga Pembiayaan. (Munir Fuady, 1999:6). Pengaturan terhadap pembiayaan infrastruktur ini baru diatur pada PERPRES No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur (Pasal 1 ayat (4) PERPRES No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan). Perusahaan pembiayaan infrastruktur ini berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, baik yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia, maupun Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Idonesia (usaha patungan).
Menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERPRES No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi : pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/atau pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan : pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi (advisory invesment), penyertaan modal (equity investment), upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, dan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri yang terkait.

Pemberian fasilitas – fasilitas pembiayaan infrastruktur yang diberikan perusahaan pembiayaan terhadap perusahaan jasa konstruksi, serta hal-hal lain yang telah disepakati kedua pihak dalam suatu perjanjian akan akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak. Menurut Ricardo Simanjuntak (2006 : 58) Isi dari perjanjian antara perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan lembaga pembiayaan menjelaskan mengenai : kesepakatan para pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, hak dan kewajiban para pihak, nilai atau harga yang telah disepakati para pihak untuk dibayar, cara pembayaran, sanksi apabila para pihak melanggar janji, keadaan memaksa/force majeru (suatu keadaan yang diluar kehendak para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian), pilihan proses penyelesaian sengketa perjanjian (melalui jasa penengah, peradilan umum). Apabila di dalam perjanjian tidak ada ketentuan mengenai pilihan penyelesaian sengketa, maka secara hukum dianggap diselesaikan di peradilan umum, namun apabila memilih diselesaikan di Lembaga Arbitrase harus dinyatakan dalam perjanjian.

Perjanjian antara penyedia jasa konstruksi dan perusahaan lembaga pembiayaan ini dapat dilihat dari perjanjian kerja sama antara PT.Bank BRI Syariah Cabang Lampung dengan Dewan Perwakilan Daerah Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia) Provinsi Lampung untuk mendukung pendanaan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan anggota Gapeksindo Lampung. Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama dilakukan Pimpinan Cabang BRI Syariah Lampung, Agus Irwahyudi, dan Ketua Umum DPD Gapeksindo Lampung, Doni Barata, di Sekretariat DPD Gapeksindo, Jalan Kemuning, Bandar Lampung, dimana BRI Syariah akan mendukung pendanaan untuk pengembangan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan anggota Gapeksindo Lampung yang telah mendapat rekomendasi DPD. Selain itu perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi agar lebih pesat dan untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak tercatat dalam pengerjaan proyek. Dukungan yang diberikan BRI Syariah pada Gapeksindo ini meliputi jasa-jasa perbankan terkait usaha konstruksi, pembiayaan (joint modal) untuk membantu pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK), jaminan pelaksanaan, dan garansi pelaksanaan proyek. Dalam pemberian pembiayaan, BRI Syariah berdasarkan rekomendasi DPD Gapeksindo. Nilai pembiayaan diberikan bergantung pada nilai proyek yang kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan teknis perbankan dan share dengan nasabah. Pada tahun pertama ini, BRI Syariah memberikan plafon pembiayaan Rp25 miliar hingga Rp30 miliar. Plafon ini akan disalurkan ke semua anggota yang memenuhi syarat. (www.gapeksindo.co.id diakses pada 07 Mei 2010, Pukul 13.50 WIB).

A. KESIMPULAN

Kegiatan dalam usaha jasa konstruksi dapat dijadikan indikator seberapa aktifnya kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Setiap kegiatan ekonomi pada dasarnya akan selalu membutuhkan usaha jasa konstruksi. Salah satu sumber pembiayaan dalam kegiatan usaha jasa konstruksi antara lain melalui perusahaan pembiayaan infrastruktur, hal ini tercantum dalam PERPRES No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Besarnya peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur terhadap perusahaan jasa konstruksi bertujuan untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi agar lebih pesat dan untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak tercatat dalam pengerjaan proyek. Oleh karena itu diharapkan peran perusahaan pembiayaan infrastruktur lebih dapat dimaksimalkan dalam bidang usaha jasa konstruksi, dengan lebih banyak melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan infrastruktur terhadap perusahaan penyedia jasa konstruksi, dan juga diharapkan perusahaan pembiayaan infrastrukur lebih memberikan kemudahan di dalam pemberian pembiayaan infrastrukturnya tersebut. Pemerintah juga diharapkan tetap mengawasi serta mendukung jalannya usaha jasa konstruksi ini, terutama dengan menerbitkan regulasi/peraturan-peraturan yang lebih spesifik mengenai pembiayaan infrastruktur, sehingga kegiatan dalam usaha jasa konstruksi ini dapat berkemang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ervianto, L Wulfram. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi.Yogyakarta: CV.Andi Offset.
Simanjuntak, Ricardo. 2006. Teknik Perancanagan Kontrak Bisnis, Jakarta: PT.Gramedia.
Hardjowiyono, Budihardjo. 2006. Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa. Indonesia Procurement Watch.
Fuady, Munir. 1995. Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

B. Internet

www.gapeksindo.co.id

C. Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah

Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
PERPRES No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
PP No.4 tahun 2010 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi
PP No.28 Tahun 2000

Tidak ada komentar: